Monday, January 11, 2016

Regulasi dan Kebijakan Pertambangan

Rangkuman Regulasi dan Kebijakan Pertambangan Dengan Sektor Terkait

Regulasi
Isi
Download
UU. 11/1967
Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
UU. 26/2007
Penataan ruang
UU. 4/2009
Petambangan mineral dan batubara
UU. 32/2009
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
PP. 43/2008
Air tanah
PP. 76/2008
Rehabilitasi dan reklamasi hutan
PP. 60/2009
Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan
PP. 10/2010
Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
PP. 22/2010
Wilayah pertambangan
PP. 23/2010
Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
PP. 24/2012
Perubahan atas PP. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
PP. 78/2010
Reklamasi dan pascatambang
PP. 24/2010
Penggunaan kawasan hutan
PP. 55/2010
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara
Per. Pres. 28/2011
Penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah
Per. Men. Perdagangan 02/2007
Larangan ekspor pasir, tanah, dan top soil
Per Men. ESDM
28/2009
Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara
Per. Men. ESDM
17/2010
Tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara
Per. Men. ESDM
12/2011
Tata cara penetapan wilayah usaha pertambangan dan sistem informasi wilayah pertambangan mineral dan batubara
Per. Men. ESDM
07/2012
Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengelolaan dan pemurnian mineral
Per. Men. ESDM
1/2014
Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri
Kep. Men. ESDM
0299/2011
Pelimpahan wewenang menteri ESDM kepada Direktur Jenderal Minerba untuk pemberian izin usaha jasa pertambangan
Kep. Men. ESDM
555.K/1995
Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum